Uji Publik, Penyelesaian Revisi Perda Retribusi Kaltim Tinggal Dua Tahap Lagi

Redaksi: 02

Reporter: Samuel

Lensaborneo.id – Revisi beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai pungutan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu kini mencapai tahap akhir pengesahan.

Pada Selasa (17/11/2020). Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengadakan Uji Publik mengenai Raperda nomor satu hingga tiga Perda yang awalnya disahkan pada tahun 2012 secara paralel atau bersamaan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Veridiana Huraq Wang, mengatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi serta banyak masukan dalam gelar uji publik yang dilaksanakan di Crystal Ballroom 1 Hotel Mercure tersebut.

Veri panggilan akrabnya, mengatakan bahwa salah satu titik pembahasan adalah mengenai kemunculan pasal kepastian hukum pertanggung jawaban kewajiban pembayaran retribusi. Poin ini tuturnya, menjadi perhatian khusus atas pertimbangan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan ketiadaan pasal tersebut sebagai celah hukum untuk tidak membayar retribusi.

“Itu diminta untuk secara ekspilisit dimunculkan agar ada kepastian hukumnya,” Jelas Veri saat diwawancarai Selasa (17/11/2020).

ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Veridiana Huraq Wang

Kemudian terkait penetapan harga retribusi. Politikus asal partai berlogo banteng tersebut menjelaskan bahwa ia menerima aspirasi untuk mempertegas acuan dasar untuk perda tersebut, yakni menyesuaikan dengan indeks indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat Kaltim.

Kehadiran pihak akademisi dalam agenda tersebut juga memberi masukan yang signifikan. Ia mengatakan bahwa para akademisi menginginkan agar perda ini tidak bernasib seperti beberapa perda sebelumnya yang dibatalkan ketika mencapai meja Pemerintah Pusat.

Sehingga, melihat pertimbangan tersebut. Politisi daerah pilihan Kutai Barat (Kubar) tersebut mengatakan bahwa forum menyepakati untuk selalu melihat proses pembuatan perda ini berdasarkan pada payung hukum yang diatasnya yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang Undang (UU).

Terakhir terkait sisa proses pengesahan Perda. Ia menjelaskan bahwa kini tinggal dua tahapan lagi yang tersisa untuk mengesahkan Perda tersebut.  Yakni persetujuan unsur pimpinan DPRD Kaltim serta konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri (kemendagri).

“Kita sudah masuk 80%, tinggal diajukan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan, kemudian untuk mendapat fasilitasi dari kemendagri, kalau sudah difasilitasi dan sudah sesuai, ini tinggal implementasinya di lapangan,” pungkas politisi kelahiran Muara Muntai tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *