Serapan ABPD Kaltim Minim, Veridiana : Buka Mata, Telinga, Hati. Pemprov Harus Selesaikan!

Teks : Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang saat menyampaikan intrupsi pada sidang Paripurna ke-18 DPRD Kaltim

Lensaborneo.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyesalkan minimnya realisasi serapan APBD Kaltim tahun anggaran 2021, hingga menyebabkan kabupaten/kota belum menerima kucuran dana untuk ratusan paket kegiatan pembangunan. Hal ini di sampaikan Veridiana pada Paripurna ke 18 pada Selasa ( 15/06/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang terkesan menahan anggaran tersebut, sementara untuk APBD murni Kaltim tahun anggaran 2021 sudah berada di penghujung waktu, namun rakyat belum menikmati sepeserpun anggaran itu untuk pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Untuk itu, Politisi wanita dari partai PDIP ini meminta kepada Pemprov Kaltim untuk dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik. Sehingga hak-hak rakyat dapat diserahkan kepada rakyat tepat waktu dan tepat sasaran.

“Supaya membuka mata, telinga dan hati terhadap keadaan ini. Jangan dibiarkan seperti ini sampai buntu, Pemprov harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan di APBD 2021,” ucapnya saat menyampaikan interupsi di sidang Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, baru-baru ini.

Veridiana Huraq Wang menilai, serapan anggaran APBD murni Kaltim tahun 2021 belum terlihat signifikan. Dirinya mengaku khawatir hal itu akan memicu terjadinya Silva yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Kami ingin sampaikan, bulan Juni, realisasi APBD 2021 belum signifikan. Kenapa anggaran itu belum bisa ditransfer ke kabupaten/kota? Apa persoalan administrasi? Ini sudah masuk pra ABPD perubahan. Kasihan kalau molor, karena akan terjadi Silva tinggi,” ujarnya.

Masih kata dia, minimnya serapan APBD Kaltim kepada masyarakat dan tidak tepat waktu menjadi salah satu sebab terjadinya kenaikan angka kemiskinan. Yang mana, terkait hal itu, alasan yang disampaikan oleh eksekutif selalu terkait dengan masalah birokrasi.

“Pemerintah ini mengelola manajemen uang rakyat dan yang menantikan program di lapangan untuk bisa memanfaatkan itu, banyak orang. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Makanya banyak terjadi angka kemiskinan, itu pasti. Karena sulitnya birokrasi diantara kita,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut.

Dikatakan orang nomor dua di Kaltim ini, dari total 600 lebih paket kegiatan sudah ada 400 paket kegiatan yang sudah masuk proses lelang. Dirinya memastikan, bulan Juli mendatang, seluruh paket pembangunan akan selesai tahap tender dan siap dikerjakan.

“Kita sudah rapat. Pak Sekwan juga hadir, termasuk seluruh OPD. Juni ini diarahkan sudah selesai. Ini kan sudah 80 persen, proses lelang masih jalan. Jadi kalau sudah 80 persen, Juli ini sudah berjalan, tergantung besarannya,” ucapnya.

Penulis : URP

Editor  : Redaksi 02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *