Sekolah Tatap Muka Ditunda, Ini Kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim

Lensaborneo.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid menanggapi kebijakan terbaru Gubernur Kaltim Isran Noor yang menunda pelaksanaan sekolah tatap muka di Kaltim sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Politisi wanita dari partai PDI-P ini menilai, sebelum kebijakan penundaan sekolah tatap muka tersebut, ia meyakini Gubernur Kaltim Isran Noor pasti melakukan kajian terlebih dahulu dengan melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di Kaltim.

Terlebih kata dia, momen lebaran sering kali identik dengan berkumpul bersama, sehingga berbagai macam potensi penularan virus akan mudah masuk.

“Mungkin pemerintah mau melakukan antisipasi, apalagi ini akan masuk lebaran, orang terbiasa berkumpul,” tuturnya saat dihubungi Minggu malam.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini  menyebut, sejauh ini pihaknya belum melakukan pembicaraan terkait penundaan kembali sekolah tatap muka dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.

Namun begitu kata dia, pihaknya hanya melakukan pembahasan berulang kali dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, termasuk sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota terkait persiapan sekolah tatap muka yang direncanakan mulai digelar saat penerimaan siswa tahun ajaran baru Juni 2021 mendatang. ( URP ).

“Kami belum koordinasi dengan Kepala Dinas. Apa benar kita nggak boleh, kalau daerah lain boleh, kenapa kita tidak? Nanti kita lihat, kalau misalnya masih sangat berjaga-jaga, nanti kita lihat alasannya apa,” terangnya.

Disinggung soal rencana Komisi IV DPRD Kaltim akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Ely Hartati Rasyid mengatakan, selama ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi selalu bersifat aktif hadir pada rapat dengar pendapat (RDP).

“Biasanya Kepala Dinas cepat kalau dalam rangka RDP selalu hadir. Kemarin yang kita rapat itu tentang penerimaan peserta didik baru. Kita sudah solid, sudah sampai ke sekolah  untuk mendengar dari Kepala Sekolah, bagaimana belajar tatap muka. Tapi kog sekarang ga diizinkan,” katanya.

Ely Hartati Rasyid menyebut, jika kebijakan sekolah tatap muka dikeluarkan. Maka kata dia, prosedurnya tentu berbeda dengan sekolah normal pada umumnya. Karena tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Sebenarnya sepanjang guru-guru sudah divaksin, bagus saja. Karena kembali tatap muka itu kan tidak normal lagi seperti dulu, ada banyak prosedur,” tutupnya. ( URP )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *