RDP Dengan Disdikbud, Komisi IV DPRD Ajukan Prioritas Pembangunan 7 Gedung SMA Di Kaltim

Redaksi: Redaksi 02

Reporter: Samuel

Samarinda,lensaborneo.id – Komisi IV DPRD Kaltim, menggelar rapat gelar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (26/10/2020). Bertempat di Gedung E Kompleks DPRD Provinsi Kaltim.

Sekertaris Komisi IV Salehuddin, mengatakan bahwa rapat tersebut diinisiasi oleh pihaknya terkait penyusunan anggaran program kegiatan untuk 2021. Sebab kuota anggaran Pendidikan ditetapkan mininal 20 persen berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga struktur atau plotting anggaran untuk Disdikbud Kaltim belum bisa dipastikan.

“Namun yang pasti, akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan mengalami penurunan,” ungkap Salehuddin.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Komisi IV juga turut menyampaikan beberapa aspirasi terkait program pendidikan terutama perihal ketersediaan infrastruktur. Sebab, sebanyak 7 Sekolah SMA sederajat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kaltim dilaporkan tidak memiliki gedung sendiri untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.

Sehingga kepada awakmedia, politis partai Golkar tersebut mengaku bahwa pihaknya akan menndorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memprioritaskan pembangunan Gedung 7 Sekolah tersebut. Meskipun, ia mengakui bahwa  kondisi bahwa anggaran Kaltim saat ini sedang turun, dan harus dihadapi.

“Kami berharap hak dan kewajiban Pendidikan tidak dikurangi, bahkan kalau bisa (anggarannya),” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengaku akan menyesuaikan slot anggaran yang ada untuk menentukan program mana yang bakal menjadi prioritas.Meskipun secara spesifik, ia mengaku bahwa angka total anggaran untuk pendidikan memang belum dipegang. Sebab, plot anggaran yang disampaikan oleh Bappeda Kaltim ke Disdikbud Kaltim belum diberikan secara detail.

“Persentasenya kan minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya,” ucap politisi Golkar tersebut.

Ditemui secara terpisah, Anwar Sanusi selaku kepala Disdikbud Kaltim menyebutkan bahwa selama belum ada ketok palu untuk Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka anggaran untuk Disdikbud Kaltim pun belum ada. Anwar mengaku pihaknya pun masih menunggu KUA-PPAS. Sehingga ketika angkanya sudah tetap, barulah segera disusun penggunaanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi

“Logikanya kan 20 persen untuk pendidikan. Sekarang dananya berapa? Saya dengar, provinsi ada sekitar Rp 8, sekian triliun. Kalau begitu misalnya 20 persen, paling tidak ya sama dengan tahun lalu lah. Tapi kami juga memahami sekarang dalam masa kesulitan dan anggarannya juga jatuh,” ungkap Anwar.

Ditanya soal adanya 7 SMA sederajat yang belum memiliki gedung, Anwar mengatakan bahwa anggaran yang nantinya juga akan dialokasikan demi pembangunan gedung tersebut. Namun, pihaknya pun mencoba untuk mengajukan tambahan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

“Tahun ini juga kita dapat. Berapa nominalnya belum tahu. Kalau tahun kemarin kan sebesar Rp 163 miliar. Jadi kita berusaha juga ke pusat. Terpenting, kita punya jaringan untuk mendapatkan itu,” pungkas Anwar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *