Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri  “ Mengkhawatirkan 70 Paket  Tidak Terserap

Samarinda,Lensaborneo.id — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim dan Administrasi Pembangunan (Adbang) Kaltim membahas tentang serapan Anggaran Provinsi Kaltim pada tahun 2021, di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, (14/06/2021).

Raker di lakukan untuk mengetahui sejauh mana, program kerja yang di lakukan oleh  Dinas PUPR Kaltim dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia di 2021. Mengingat hal ini sudah memasuki 6  bulan di tahun 2021. Di khawatirkan paket pekerjaan yang ada di dinas PUPR tidak terserap semuanya.

Di temui wartawan usai melakukan raker, anggota DPRD Kaltim Sarkowi menjelaskan bahwa  secara keseluruhan terdapat ada 640 paket pembangunan yang ada di Kaltim.

Dan  untuk dinas PUPR Kaltim sendiri ada terdapat 283 paket pekerjaan. Dan yang baru terealisasi dan terserap anggarannya ada  sebanyak 213 paket. itu berarti masih tersisa sekitar 70 paket yang belum dilelang dan ini sudah masuk 6 bulan di tahun 2021.

“Kita ingin memastikan kapan di lelang semua, kita khawatirkan diakhir tahun tidak bisa terserap khususnya program di Dinas PUPR,” ucap Sarkowi V Zahry.

Sarkowi melanjutkan, Khusus di Dinas PUPR banyak program yang sudah ditunggu masyarakat, seperti jalan provinsi di Kabupaten Kukar dari simpang lembuswana hingga ke Sebulu.

Diketahui untuk dana pembangunan jalan tersebut senilai 54 miliyar dan sampai saat ini masih tahap lelang.

“Ini sudah enam bulan, ini kan kalau cepat dilelang otomatis bisa terlaksana dan bisa cepat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sarkowi, harusnya sesuai dengan instruksi oleh Presiden lelang harus dilakukan diawal tahun agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih bagus.

“Dapat penjelasan, perubahan regulasi, dan penggunaan sistem elektronik Surat Setoran Pajak Daerah elektronik (eSSPD) membuat banyak Administrasi yang harus disiapkan Kemudian program asistensi yang tadinya di Bappeda pindah ke BPKAD,” jelasnya.

Ia mengatakan, kelengkapan masing – masing OPD yang lambat dalam menyetor berkas persiapan lelang, juga menjadi salah satu faktor lambatnya proses lelang.

“Kita menekankan ke pemerintah agar program – program pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa cepat di nikmati oleh masyarakat,” tutup Sarkowi.

Penulis : Syintia

Editor  : Redaksi 02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *