Ini Hasil Kunker Banggar DPRD Kaltim ke Pemkab Kukar

Penulis  : Yanka/Urp

Editor  :  Redaksi02/ Ony

Lensaborneo.id, Samarinda – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya (Kunker) bersama tim Banggar ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terkait evaluasi penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim yang dikucurkan pada tahun anggaran 2020, yang dilaksanakan Kamis (22/4/2021).

Dihubungi Jumat kemarin, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini mengatakan, Kunker tim Banggar DPRD Kaltim yang diikuti oleh Baharuddin Demmu, Ely Hartati Rasyid, Sarkowi V Zahry, Rima Hartati, Veridiana Huraq Wang tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan SDM Wicaksono Subagio dan didampingi oleh OPD lainnya.

Ely Hartati Rasyid menyebut, saat kunjungan tersebut, timnya membuat beberapa catatan penting. Salah satunya terkait dengan infrastruktur, dimana pendanaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim di tahun anggaran 2020. Dia mengungkap, ada beberapa proyek kegiatan infrastruktur yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar kepada pihak rekanan.

Selain itu, Banggar DPRD Kaltim juga membahas tentang Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tahun anggaran 2021 untuk Kabupaten Kukar. Bantuan senilai Rp 120 miliar tersebut masih menunggu proses asistensi yang belum selesai. Ini terjadi tidak hanya untuk Kabupaten Kukar tapi juga Kabupaten Kutai Barat.

“Saya sampaikan pada pertemuan tadi ke Pemkab Kukar, untuk mengoptimalkan kinerja. Agar seluruh Bankeu di Kukar lancar administrasi dan pembayaran juga tepat waktu,” katanya Jumat (23/4/2021).

Politisi dari Partai PDIP ini juga meminta kepada rekan-rekan sesama anggota dewan dari Dapil Kukar, untuk dapat memaksimalkan bantuan keuangan provinsi Kaltim.

“Mengingat wakil rakyat yang duduk di Karang Paci Dapil Kukar ini sebagian besar duduk di Banggar. Tentu harapannya Bankeu bagi Pemerintah Kabupaten Kukar dapat bertambah nilainya dari yang sekarang. Mengingat Kukar begitu luas geografisnya yang membutuhkan anggaran tambahan, baik dari provinsi maupun pusat,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *